Pemuda Muslimin Indonesia – Rakyat Indonesia sedang dirundung duka dan luka yang mendalam, ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula dalam masa yang penuh kesulitan dalam kehidupan.

Karena resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan musibah bencana alam bertubi-tubi yang sejak awal 2021 ditambah lagi praktek korupsi bantuan kemanusiaan oleh para elit parpol, pejabat eksekutif serta wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR-RI.

Program Bantuan Sosial yang diluncurkan pemerintah tak luput jadi Bancakan para penjahat kemanusiaan ini untuk memperkaya diri dan kelompoknya, secara sengaja dan terencana merampok jatah bantuan sosial bagi rakyat miskin yang sedang dilanda kesulitan ekonomi.

Kasus Bansos yang menyeret para pejabat eksekutif dan legislatif yang berasal dari partai penguasa PDIP perlahan terungkap mulai dari OTT KPK Mensos Juliari Batubara, yang diyakini tidak berdiri sendiri dan melibatkan pihak dari kelompok dan orang-orang dibelakangnya, seperti Herman Hery dan Ihsan Yunus dan dugaan kuat mengalir sampai Puan Maharani yang diduga menerima setoran dari Mensos melalui orang dekatnya.

Independensi serta keberanian KPK mengungkap dengan terang dan jelas kasus ini wajib diapresiasi namun pengusutan dan penindakannya haruslah tuntas sampai aktor utamanya, tidak boleh berhenti sampai dengan orang tertentu.

Kami mendorong dan mendesak KPK agar berani periksa ketua DPR RI serta segera menindak ketua komisi 3 dan pihak lainnya yang diduga telah menyalahgunakan kewenangannya serta menerima uang haram korupsi.

Pemuda Muslimin Indonesia melalui kordinator aksi Harda Belly menyatakan, mengutuk perilaku biadab korupsi bansos ini dan meminta para pelaku korupsi bansos di Hukum Mati, karena nurani koruptor tersebut juga telah mati dibunuh oleh hawa nafsu memperkaya diri dengan cara jahat merampok hak rakyat miskin ditengah rakyat yang sedang menghadapi kesulitan hidup dan musibah bencana bertubi di negeri ini.

KPK haruslah bernyali tinggi punya keberanian dan niat suci demi kemanusiaan utk menuntaskan kasus ini, Puan Maharani telah beberapakali pula tersandung kasus namun tdk lanjut diantaranya disebut dlm persidangan Kasus e-KTP setnov telah menerima 500rb dollar.