LEMI PB HMI: Pemerintah Harus Revisi Omnibus Law Cipta Kerja

Jakarta – Aksi demostrasi diawali LEMI PB HMI pagi depan istana dengan menolak UU omnibuslaw dan meminta kepada pemerintah revisi UU Cipta kerja yang menjadi hasil diskusi internal LEMI PB HMI.

Dengan banyak perdebatan dan kontroversi serta penolakan UU Cipta Keja dari berbagai kalangan masyarakat. UU Cipta Kerja yang dilahirkan secara prematur ini menimbulkan masalah dari segi prosedur penyusunan maupun subtansinya yang masih banyak disorientasi dengan tujuan utamanya yaitu kesejahteraan rakyat.

“Karena dalam proses penyusunannya UU Cipta Kerja tidak dibahas secara transparan dan tidak melibatkan masyarakat khususnya pihak-pihak yang seharusnya terlibat masyarakat sipil.” tegas Edria, koordinator lapangan (20/10/2020).

Dalam UU Cipta Kerja Pasal 4 ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta Kerja yang meliputi:
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. ketenagakerjaan;
c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M;
d. kemudahan berusaha;
e. dukungan riset dan inovasi;
f. pengadaan tanah;
g. kawasan ekonomi;
h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
j. pengenaan sanksi.

Kami menyoroti Kawasan Ekonomi. Dalam Kawasan Ekonomi pun terdapat beberapa pasal terdampak, khususnya pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (disingkat UU KEK) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (disingkat UU PPLH).

Seperti pasal-pasal terkait dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (disingkat AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (disingkat UKL-UPL) dan Izin Lingkungan. Pada isu ini terjadi Pelemahan Sanksi yang dijelaskan pada Pasal 105 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 72 -76 UU PPLH.

Pengubahan tersebut berakibat bahwa sanksi administrasi tidak memiliki ketegasan dalam pengawasannya, karena Pemberian sanksi dalam Pasal 105 UU Cipta Kerja tergolong memudahkan dikarenakan pemberlakuan sanksi administrasi tidak diikuti dengan sanksi lain seperti penutupan lahan maupun pembekuan lahan atas pelanggaran.

Dan Penghapusan AMDAL Pasal 142 UU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan tentang keharusan adanya AMDAL dalam melakukan usaha. Sebagai gantinya, akan digunakan rezim “Persetujuan lingkungan” sebagaimana termaktub dalam Pasal 23 UU, ungkapnya.

Permasalahan yang Kami disoroti selanjutnya adalah penyederhanaan perizinan yang dapat berimplikasi pada hilangnya beberapa jenis izin, misalnya izin pemanfaatan ruang, izin lingkungan serta izin mendirikan bangunan, yang diintegrasikan ke dalam perizinanan berusaha.

Hal ini menutup celah bagi masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas pada setiap fase perizinan.
Bidang Persyaratan Investasi Tentang persyaratan investasi, tim setidaknya menemukan 2 (dua) poin penting.

Pertama adalah perluasan bidang usaha yang tadinya ditutup bagi investasi asing, misalnya produksi senjata, mesin, alat peledak, dan peralatan perang, seperti senjata kimia. Dengan dibukanya bidang usaha tersebut bagi investasi asing maka ini akan berpotensi mengancam kedaulatan negara, ketahanan, serta keamanan nasional.

Yang kedua adalah adanya penghapusan persyaratan investasi yang krusial. Salah satunya adalah penghapusan atas persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yang tadinya berguna untuk memberikan proteksi bagi pemerintah terhadap perilaku eksesif investor yang semata-mata mengejar keuntungan (profit oriented) tanpa mempertimbangkan tanggungjawab sosial dan lingkungannya.

Perubahan Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal dalam Pasal 84 angka 2 UU Cipta Kerja yang menyebutkan bahwa bidang usaha yang tertutup untuk penanam modal, baik asing maupun dalam negeri.

Bidang Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan bagi UMK-M dan Koperasi Pada Bidang tentang UMK-M dan Koperasi, disebutkan dalam Pasal 84 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dalam Pasal 13 UU Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa kemitraan sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan UMK-M dan Koperasi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dalam rantai pasok (supply chain) saja.

Ada potensi risiko ke depan, apabila kemitraan yang diterapkan hanya dalam rantai pasok (supply chain) saja mengingat terdapat banyak pola Kemitraan yang diatur dalam Pasal 26 UU UMK-M yang memiliki karakteristik tersendiri dan belum tentu cocok dengan kemitraan yang dilakukan dalam rantai pasok (supply chain).

Bidang Penerapan Sanksi Bidang penerapan sanksi ada 8 (delapan) poin yang dicermati. Adapun poin tersebut adalah: prinsip penormaan yang dilandasakan pada rubrica ets lex, ketidakkonsistenan ancaman sanksi pidana, ketidaksingkronan penulisan nominal, penghapusan sanksi pidana untuk perbuatan pidana lingkungan hidup, sanksi administrasi terkait persyaratan bangunan gedung, penggunaan stelsel pemidanaan yang tidak konsisten, perihal pertanggungjawaban korporasi, dan penegakkan hukum.

“Bidang Pertanahan dan yang terkait Bidang ini termasuk di dalamnya Pengadaan Tanah, Alihfungsi Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan, Pertanahan dan bidang terkait lainnya.” tegasnya.

Bagi Kami UU Cipta Kerja telah mengkhianati Prinsip Demokrasi Ekonomi dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.


Berdasarkan landasan itulah Kami melakukan Aksi Damai guna menyampaikan kritikan serta kegelisahan kami terkait UU Cipta Kerja. Maka dari itu, Kami atas nama Badan Koordinasi Nasional Lembaga Ekonomi Mahasiswa Islam (BAKORNAS LEMI) PB HMI meminta dan menuntut Presiden untuk:

  • Revisi UU Cipta Kerja
  • Selamatkan Kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Tanah Adat. Karena Kedaulatan Rakyat dan kedaulatan Tanah Adat adalah kedaulatan ekonomi bangsa
  • Keadilan Investasi dan Demokrasi harus ditegakkan

Berita Lainnya

STEBank: Evaluasi 1 Tahun Kinerja, Pemerintahan Jokowi-Amin Dinilai Gagal

Opini, STEBank Islam - Tanggal 20 Oktober 2020 BEM SteBank Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara Jakarta melaksanakan aksi longmarch dari titik kumpul cilosari...

Protes Prancis, HMI Gowa Raya Unjuk Rasa di MUI Pusat

Jakarta – Setelah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Kedutaan Besar Prancis, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya mendatangi kantor...

Sekjen Presma UIN Alauddin Makassar Serukan Boikot Produk Perancis

Jakarta - Beberapa negara dunia mulai bereaksi terkait ucapan Emmanuel Macron. Presiden Prancis itu menuai banyak kecaman penjuru dunia karena pernyataannya yang...

Karang Taruna Kelurahan Karet Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Jakarta, Kelurahan Karet - Hari ini adalalah Hari Ulang Tahun sekaligus haris perayaan Karang taruna yang ke-60 Tahun. Untuk memperingatinya, Karang Taruna...

Ketum PP Gemei: Boy Rafli Amar Ideal Untuk Jadi Kapolri Selanjutnya

Jakarta - Albar selaku ketua umum PP Gemei mengaku Boy Rafli Amar yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme...

Youth Move Gelar Unjuk Rasa di Depan Markas Besar Polri DKI Jakarta

Jakarta – Sekelompok pemuda yang menamakan diri sebagai Youth Move melakukan aksi demonstrasi di dua titik yaitu patung kuda Jakarta Pusat dan...

Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan Dan Demokrasi Indonesia Desak KPK Periksa Gubernur Papua Barat

Jakarta - Massa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Peduli Keadilan Dan Demokrasi (Implikasi) melakukan unjuk rasa di depan gedung KPK terkait kasus suap...

Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Bantu Korban Kebakaran di Setia Budi

Jakarta - PC Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Jakarta Selatan memberikan bantuan kepada korban kebakaran senin, 30 November pukul 16.00 WIB di...

Paslon Radiapoh Zonny Dapat Dukungan Dari Paguyuban Pengajian Ibu-Ibu

Simalungun - Dukungan untuk calon Bupati Simalungun Radipoh Hasiholan dan Zonny Waldi terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat. Tak terkecuali, dukungan dari...

Konferensi HMI Cianjur Lantik Ketua Cabang Baru Edwin Nursalam

HMI, Jakarta - Nama Edwin Nursalam terpilih menjadi Formateur Himpunan Mahasiswa Islam cabang Cianjur Periode 2020-2021, pada acara Konferensi Cabang (Konfercab) yang...