Benarkah Hukum Tumpul Keatas?

Related

Share

Jakarta – Saat ini, Indonesia dalam kondisi sedang tidak baik, kondisi krisis muncul di berbagai sector kehidupan, baik pendidikan, budaya, ekonomi, dan termasuk bidang hukum. Hukum yang senantiasa diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ternyata sebaliknya. Efektifitas penegakan hukum hanya berlaku bagi segelintir orang. Berbeda halnya dengan pelaku kejahatan luar biasa “exstraordinary crime” seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang lazim disebut penjahat berkerah putih “white collar crime” sangat sulit untuk disentuh, bahkan terkesan dibiarkan.

Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum yang independent telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana semua orang kedudukannya sama dan wajib diperlakukan sama juga di depan hukum. Untuk menerapkan cita-cita luhur undang-undang dasar didalam negara hukum, Indonesia dituntut untuk mengimplementasikan prinsip dasar kepastian dan keadilan. Sebab, setiap warga negara berhak memperoleh kepastian dan keadilan yang sama didepan hukum, sebagaimana adagium hukumnya lex semper dabit remidium (hukum selalu memberi obat).

Keterpurukan penegakan hukum saat ini semakin menjadi-jadi, masyarakat diberikan tontonan tentang penegakan hukum yang tidak indah dilihat, menyakiti hati nurani masyarakat awam yang melek hukum, kepastian dan keadilan yang tidak setara merupakan penyakit kronis negara yang sulit ditemukan obatnya. Itu sebabnya, negara tidak boleh pandang bulu dalam penegakan hukum kepada siapapun.
Mestinya, asas equality before the law menjadi pijakan utama dalam menegakkan hukum agar dapat memberi rasa tentram terhadap masyarakat, hal itu nyaris hilang, kepasatian telah lenyap tertimbun kekuasaan politik, sehingga naifnya adalah nilai hukum terkesampingkan dengan sendirinya.

Bisa dilihat, ada banyak kasus yang kerap kali tidak menemukan titik terang, banyak ketidakadilan yang melukai hati masyarakat kecil, sehingga kekecewaan muncul akibat dari penegakan hukum (law enforcement) yang disinyalir pandang bulu. Pola penegakkan hukum di Indonesia masih memberikan kesan berat sebelah, penegakan hukum ini masih tumpul keatas tetapi tajam kebawah. Maksudnya adalah penegakkan hukum di Indonesia tidak berlaku sama antara rakyat kecil dengan para pejabat Negara.

Bayangkan, para koruptor di negeri ini hanya diberi hukuman tiga tahun penjara, tak kalah seksinya kasus yang sangat mengerjitkan dahi masyarakat, oknum jaksa yang menerima suap dipotong hukumannya menjadi empat tahun penjara ditingkat banding, lalu pertanyaannya, kenapa jaksa penuntut umum tidak melakukan upaya hukum kasasi? Ada apa atau apa ada? Memang didalam system peradilan Indonesia keputusan akhir ada ditangan hakim dengan seluruh keyakinannya, namun jika tidak setimpal dengan perbuatannya rasanya agak aneh.

Kecemasan penegakan hukum semacam ini muncul akibat dari ketidakadilan hukum (legal injustice), ada juga misalnya dugaan ijazah palsu salah satu bupati yang sampai hari ini belum diproses, bahkan kemendikbud menyatakan ijazahnya adalah palsu, mengapa tidak diproses untuk dilanjutkan hingga ke persidangan, sedangkan seorang yang mencuri sandal saja dapat dihukum berat kok. omong kosong tentang penegakan hukum menjadi semakin kuat ditengah kesulitan masyarakat hari ini.

Keadilan hukum bagi seluruh rakyat indonesia hanyalah kamuflase belaka. Kondisi dan realitas hukum terasa justru di buat semakin sekarat untuk masyarakat bawah. Akibatnya, penegak “hukum” hanya menjadi corong yang tidak berbunyi apa-apa dari aturan tersebut, kesannya tentu tidak baik dan buruk. Padahal, tujuan adanya hukum yang hidup (law of life) didalam masyarakat supaya terjamin segala hak dan kewajibannya, termasuk hak diperlakukan adil dan mencari keadilan (seeking justice).

Terlihat sangat ketara sekali bagaimana circumstance para penegak hukum telah kehilangan sifat arif dan bijaksananya. Dalam hal ini memang diperlukan nyali, integritas serta komitmen menjalankan amanah undang-undang bagi masyarakat khususnya bagi aparat penegak hukum untuk tidak pandang bulu terhadap siapapun di republik ini.

Oleh karena itu, hukum harus menjadi jalan raya yang dampaknya luas dan bisa diterima dengan nyaman oleh setiap masyarakat, hukum umpama taman yang bunganya segar dilihat dan elok dipandang, sebagaimana adagium didalam hukum dormiunt aliquando leges, nunquam moriunur “hukum terkadang tidur tetapi hukum tidak pernah mati”. Wassalam.

Oleh
Muhammad Qusyairi
(Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Pancasila)