Jakarta – Penghentian layanan Sertifikasi Dosen (Serdos) Universitas Azzahra oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III sejak Januari 2021 dinilai tidak tepat.

Pasalnya, Tim dosen Universitas Azzahra saat melakukan kunjungan ke LLDIKTI Wilayah III menemukan beberapa kejanggalan yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Demikian Dikatakan Dosen Peneliti Universitas Azzahra Jakarta, Dr. Andi Pallawagau, SE. M.Si, Dalam keterangan tertulisnya yang dikirim ke redaksi pada Selasa, 16/3/2021.

Dijelaskan Andi, Tim dosen Universitas Azzahra menyebutkan ada dua poin penghentian layanan oleh LLDIKTI Wilayah III. Pertama, Penyampaian Kontrak dan Laporan Beban Kerja Dosen (BKD). Kedua, Penilaian Jabatan Akademik Dosen (Asisten Ahli sampai dengan Profesor).

“Saya menilai bahwa seharusnya LLDIKTI tidak menjadikan Surat Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud tersebut sebagai dasar untuk Pemberhentian Layanan bagian SDM kepada Universitas Azzahra, karena Kemendikbud telah memberikan Sanksi Administrasi kepada Universitas Azzahra dan Tindakan LLDIKTI Wilayah III ini telah melanggar Administrasi Pemerintahan,” Kata Andi Menilai.

Andi menyebutkan bahwa keputusan Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M. Sc tidak tepat karena sesungguhnya sudah terbit Surat Sanksi dari Kemendikbud.

“Ini bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan LLDIKTI Wilayah III karena sudah terbit surat Sanksi Administrasi dari Kemendikbud, kok LLDIKTI Wilayah III masih menerbitkan surat Pemberhentian Layanan kepada Universitas Azzahra,” Imbuh Andi.

Lebih jauh Doktor jebolan Universitas Hasanuddin Makassar itu menilai bahwa Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M. Sc over acting dan melampaui kewenangan dalam mengeluarkan surat Pemberhentian Layanan, sebab dalam suasana Covid-19 ini seharusnya LLDIKTI Wilayah III fleksibel kepada kampus yang sedang dibina.

‘Ini menyangkut Hak Azasi Manusia (HAM) dan perhatian pemerintah terhadap hak para dosen swasta yang menerima dana Serdos tahun ini,” Tambah Andi.

Untuk itu, lanjut Andi Mengatakan, Kalau tidak fleksibel dari mana lagi para dosen yang gajinya pas-pasan mendapat sumber dana untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya.

mewakili dosen-dosen Universitas Azzahra yang lainnya, Andi juga menuturkan, Tim dosen Universitas Azzahra juga mengharapkan perhatian dari pemerintah terhadap nasib dosen dan mahasiswa di kampus tersebut. Sebab dampak dari surat LLDIKTI Wilayah III tersebut maka mahasiswa Universitas Azzahra tidak bisa mendapat beasiswa dari pemerintah.

“Kami mohon perhatian Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden RI Bapak Joko Widodo dan Komisi X DPR RI dalam melihat kasus ini, agar pelanggaran HAM yang dilakukan LLDIKTI Wilayah III tidak berlarut-larut karena sangat merugikan dosen-dosen Universitas Azzahra yang seharusnya menerima dana serdos. Selain itu, dari terbitnya surat LLDIKTI Wilayah III itu merugikan mahasiswa yang seharusnya mendapat dana beasiswa dari pemerintah. Dengan terbitnya surat tersebut maka mahasiswa Universitas Azzahra tidak mendapat beasiswa dari pemerintah,” jelas Andi.

Masih Kata Andi, Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Azzahra tetap berjalan dan aktivitas Proses Belajar Mengajar menuju Kampus Merdeka tetap normal. Pembelajaran mahasiswa tetap jalan dan berarti aktivitas dosen juga tetap berjalan dalam hal pengajaran

“Hingga saat ini Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Azzahra tidak dihentikan, proses belajar mengajar tetap berjalan, itu berati tanggung-jawab dosen penerima serdos tetap dilaksanakan, jadi tidak manusiawi serdosnya tidak di bayarkan. Sehingga menurut hemat kami tidak ada alasan LLDIKTI Wilayah III untuk menghentikan pembayaran dana serdos dan penghentian Penilaian Jabatan Akademik Dosen untuk Asisten Ahli sampai dengan Profesor. Kami juga berencana dalam waktu dekat akan mengadukan masalah ini ke Komisi X DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dosen dan mahasiswa Universitas Azzahra,” Tandas Andi.