Surat Terbuka Untuk Presiden dan DPR RI Dari Ketua Umum Gemura

Related

Share

Gemura melayangkan surat terbuka untuk Pak Presiden Jokowi dan DPR RI, tolong jangan biar aparatur Polisi berbenturan dengan buruh, mahasiswa, dan masyarakat jangan jadikan kepolisian sebagai untuk mengkambing hitamkan.

Sebab aksi demo menolak Undang-undang (UU) Ominibus Law Hak cipta kerja sepanjang Hari kamis (8/10/2020) ini sudah menimbulkan kerusuhan khususnya Sulawesi selatan.

Karna Peserta aksi Dan aparat Negara (Kepolisian) Banyak Terluka Parah Maka Untuk itu Dpr RI Dan Pemerintahan Jokowi perlu segera Mencabut Undang-undang (UU) Ominibus Law Hak Cipta Kerja, dengan menerbitkan Perppu baru. Tegas ketua umum Gemura Sulsel adit

Ketua umum Gemura Sulawesi selatan mengingatkan kepada Anggota Dpr RI Dan Pemerintahan Pusat bahwa asal usul Undang-undang (UU) Ominibus Law Hak Cipta Karja adalah usulan Sofyan Djalil yang mengadopsi dari sistem hukum Amerika Serikat (AS).

Tak heran jika Undang-undang ini tidak sesuai dengan kondisi sosial maupun psikologis masyarakat Indonesia khusunya Rakyat Sulawesi selatan dikarnakan Pola pikir dan sikap hidup masyarakat AS yang memganut kapitalis dan individualisme tentu sangat berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia yang guyub dan kekeluargaan. Dengan kata lain Undang-undang (UU) Ominibus Law Hak Cipta Kerja tidak sesuai dengan Pancasila yang menjadi konsep kehidupan Bangsa Indonesia khususnya Masyarakat Sulawesi selatan. 

Tak heran jika pasal-pasal yang muncul di Undang-undang (UU) Omibus Law Hak Cipta Kerja itu cenderung tidak berpihak pada rakyatnya sendiri sebagai buruh maupun pekerja dan sangat berpihak pada pengusaha. Maka tak heran jika Ketua BKPM Bahlil Lahadalia dengan bangga menyatakan, usai disahkannya Undang-undang (UU) Ominibus Law Hak Cipta Kerja ini mengatakan akan datang 153 perusahaan asing ke Indonesia.

Bukankah kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Soekarno Hatta itu adalah jembatan emas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia?apakah Dpr RI Dan Pemerintahan Pusat dalam hal ini Jokowi mementingkan Rakyat Indonesia ataukah Pengusaha asing?tegas adit (10 / Oktober / 2020

Melihat besarnya gelombang protes dari para buruh, mahasiswa bergabung dalam aksi kemarin (8/10/2020) diseluruh kabupaten/kota diindonesia terhadap Undang-undang (UU) Ominibus Law Hak Cipta Kerja yang saya duga mengadopsi dari sistem hukum Amerika itu, sudah saatnya Jokowi sebagai presiden segera mencabut ataukah bila tak mampu maka Jokowi harus turun dari Jabatannya. tegas adit ketua umum gemura Sulsel

Ada dua alasan penting, kenapa Dpr RI Dan Pemerintahan Pusat harus mencabut Undang-undang (UU) Ominibus Law Hak Cipta Karja. Pertama, roh Undang-undang (UU) Omnibus Law ini adalah bersistem negara federal, padahal konsep Indonesia adalah negara kesatuan.

Kedua, roh Undang-undang (UU) Omnibus Law adalah berasas kapitalis individualisme, sementara Indonesia berasas Pancasila yang syarat musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan Dan jangan lupa bahwa Pancasila ini yang terpenting adalah sila kelima.

Melihat meluasnya penolakan terhadap Undang-undang (UU) Omnibus Law Gerakan Muda Nurani Rakyat Sulsel mengingatkan Polri menginstuksikan agar senantiasa bisa menahan diri dikarnakan jangan sampai Pemerintahan Jokowi menjadikan Polisi sebagai kambing hitam oleh pemerintahan jokowi lalu melakukan tindakan Rapresif oleh Rakyatnya sendiri, Sebab konsep Polri adalah kepolisian negara RI dan asas tugasnya adalah mengayomi, melayani, dan melindungi rakyat Indonesia.

Konsep dan asas Polri ini harus dipegang teguh oleh segenap anggota kepolisian sebagai insan Tribratha. Artinya Polri adalah sahabat segenap rakyat dan bukan musuh rakyat. Maka ingatlah Aparatur sipil bersenjata (Polisi) jangan dijadikan Alat politik Dan Menghabisi Rakyatnya sendiri.

Maka dari itu Kepolisian Harus Memakai Hati Nuraninya Sewaktu menjalankan tugas Dan menjaga kestabilan Negara Indonesia karna negara ini adalah negara Yang Menganut pancasila.