Jakarta – Bencana banjir besar yang menerjang Kalimantan Selatan (Kalsel) diawal tahun 2021 menarik simpati banyak pihak serta menjadi sorotan nasional.  

Salah satu pihak yang turut menanggapi terjadinya bencana banjir ini adalah Organisasi Masyarakat Himmah, yang diwakili sekaligus diketuai oleh Aminullah.

Aminullah menyebut Erick Thohir acuh terhadap pemberitaan dan informasi yang beredar tentang nama perusahannya yang diduga kuat turut berkontribusi pada bencana banjir di Kalimantan Selatan tersebut.

Lebih lanjut, ia juga menyebut bencana banjir itu lambat-laun pasti akan terjadi dikarenakan faktor meluasnya lahan pertambangan batubara yang mayoritas dikelolah oleh keluarga Bakrie serta Erick Thohir yang pada akhirnya mengurangi lahan resapan air.

Dengan semakin berkurangnya lahan resapan air dan maraknya pertambangan, lambat-laun, bencana banjir pasti akan terjadi, tuturnya.

Aminullah juga menilai, bahwa kasus ini merupakan kesalahan terbesar Erick Thohir selain dari kelalaiannya dalam pengelolaan tambang miliknya yang pada akhirnya berkontribusi pada bencana alam sekaligus juga merugikan masyarakat sekitar.

Lanjutnya, Ia menilai Erick Thohir juga gagal berpartisipasi sebagai Menteri BUMN dalam memitigasi bencana alam yang diakibatkan oleh kelompok Industri, seperti pertambangan, yang menurutnya dapat diminimalisir dan diatur melalui BUMN.

“Seharusnya, BUMN ikut berpartisipasi dalam pengurangan dampak kerusakan alam akibat ulah kelompok industri, bukannya malah berkontribusi pada kerusakan alam”, tegasnya.

Aminullah juga mendesak agar Erick Thohir dapat diadili akibat kelalaiannya tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jika perlu, Menteri BUMN Erick Thohir untuk digantikan.

“Saya meminta Presiden Jokowi agar mencopot dan mengadili Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, karena kami menilai beliau tak kompeten hingga merugikan masyarakat,” tutup Aminullah.