knpi

Dengan senantiasa mengharap Rahmat dan Ridho Tuhan Yang Maha Esa, DPP KNPI setelah meperhatikan secara seksama Pelaksanaan Musda IV KNPI Sulbar, dan menemukan terjadinya beberapa hal sebagai berikut :

  1. Pelaksanaan Kegiatan Musda IV Sulbar dipenuhi ketidaksiapan Penanggung Jawab Musda dan Kepanitiaan untuk  Mempersiapkan pembukaan maupun Pelaksanaan Musda dengan baik dan Benar, hal ini ditandai dengan administrasi  undangan untuk OKP-OKP yang berhimpun di KNPI tidak mengetahui akan adanya Musda KNPI Sulawesi Barat
  2. Dalam pengamatan DPP KNPI, telah terjadi distorsi kerja-kerja Kepanitiaan tersebut ditandai dengan tidak adanya unsur kesepahaman dan komunikasi yang baik terkait tugas dan tanggungjawab antara Steering Commitee – Organizing Committee dan Penanggung jawab Musda dalam Hal ini Ketua Caretaker, indikatornya adalah, sampai hari keempat penundaan pelaksanaan sidang musda, panitia belum mempersiapkan Draft Materi Musda (Tatib, Agenda Acara, Konsideran Tap Musda, Atribut Peserta/ Panitia Id Card), serta jaminan kepastian pengamanan pelaksanaan Sidang Musda
  3. Dalam Temuan DPP KNPI terkait kepesertaan, selain kurangnya komunikasi dan transparansi kepanitiaan terkait undangan dan sosialisasi Musda IV KNPI Prov. Sulawesi Barat, DPP KNPI juga telah menemukan banyaknya kesalahan terkait kepesertaan, dimana telah terjadi tindakan pemalsuan SK Pengurus OKP, tim verifikator DPP KNPI menemukan banyaknya berkas administrasi OKP yang tidak valid setelah dilakukan proses konfirmasi kepada kepada Pimpinan Pusat masing-masing OKP tersebut. Dari mulai tandatangan palsu, stempel palsu, SK yang tidak ditandatangani oleh Pimpinan Pusat, SK yang tidak ada nomor, perbedaan nama Kop Surat dan Pengurus yang bertanda tangan  dan berbagai mal administrasi lainnya.

Dengan berbagai fakta tersebut diatas maka DPP KNPI memutuskan :

  1. Dengan minimnya Komitmen Dan Tanggung Jawab dari semua unsur pelaksana Musda IV Sulawesi Barat, maka DPP KNPI mengambil alih proses Musda IV KNPI Sulawesi Barat, dan Musda IV KNPI Sulawesi Barat ditangguhkan sampai batas waktu yang belum ditentukan.
  2. DPP KNPI sangat menyesalkan terjadinya tindakan pelanggaran administrasi terkait banyaknya pemalsuan SK OKP, karena ini tidak saja berimplikasi pada keberhimpunan OKP di KNPI tapi juga bisa berimplikasi pidana, dimana hal tersebut sangat disayangkan apalagi bila dilakukan oleh Pemuda yang berhimpun di KNPI. Terkait data dan bukti-bukti tersebut DPP KNPI akan melakukan audit administrasi dan melakukan publikasi setelah mendengarkan klarifikasi dan konfirmasi pimpinan OKP tingkat nasional.
  3. DPP KNPI berkomitmen besar untuk Kesuksesan Pelaksanaan Musda IV KNPI Sulbar, kami menyadari betul DPD KNPI Sulawesi Barat telah lama mengalami kekosongan kepengurusan defenitif, karena itu dari awal DPP KNPI berharap pelaksanaan Musda ini akan kembali menjadi momentum strategis untuk membangun dunia kepemudaan di tanah Sulbar yang kita cintai bersama.
  4. Terkait segala macam tudingan ke DPP KNPI, maka dengan ini kami menyatakan bahwa penundaan dan pengambil alihan proses Musda ini sama sekali bukan untuk kepentingan kandidasi, tapi demi dan untuk Pelaksanaan MUSDA yang Baik dan Benar, berjalan transparan, fair dan dapat dipertanggungjawankan secara organisatoris. DPP KNPI tidak pernah berpihak pada salah satu kandidat manapun dalam proses Musda ini.
  5. DPP KNPI menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Kapolda, Senior-Senior mantan Pengurus KNPI, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, Pimpinan dan Pengurus OKP Tingkat Provinsi dan Pengurus DPD II, atas kegagalan konsolidasi organisasi untuk mendefenitikan kepengurusan KNPI Sulawesi Barat melalui Musda kali ini. Dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak, kepada pribadi-pribadi dalam kepanitiaan yang punya niat dan komitmen baik untuk bekerja mensukseskan Musda ini, namun tidak diapresiasi dengan kerja-kerja yang sama oleh unsur kepanitiaan yang lainnya.

Demikian Release Kebijakan Organisasi DPP KNPI terkait Proses Musda IV KNPI Sulawesi Barat. Evaluasi dan Keputusan Terkait Kelanjutan Musda IV KNPI Sulawesi Barat akan segera dibahas pada Rapat Pleno DPP KNPI.

Jakarta 25 Oktober 2020

Dewan Pengurus Pusat KNPI