Depok – Ketua Umum Organisasi Pemuda Muslimin Kota Depok, Akha menyatakan dengan tegas menolak dan meminta kepada pemerintah untuk membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami menolak dan meminta kepada pemerintah (legislatif dan eksekutif) untuk membatalkan pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Karena kami melihat keberpihakan RUU ini terhadap para pengusaha.” tegas Akha.

Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Mengundang banyak reaksi dari seluruh lapisan masyarakat terutama para buruh dan pekerja. Tidak lepas juga muncul petisi penolakan dari para Tokoh Agama, OKP, Aktivis dan kalangan lainnya.

Begitu juga dengan Pemuda Muslimin Kota Depok, yang juga ikut mengkritisi serta memberikan pernyataan penolakan terhadap Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dengan alasan tidak tepat dikala Indonesia sedang mengalami Pandemi Covid-19.

“Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja seolah-olah dipaksakan tanpa melihat kondisi rakyat yang banyak kehilangan pekerjaan (PHK) dimasa Pandemi Covid-19 ini, kami mempertanyakan keberpihakan pemerintah tentunya disini (anggota legislatif) kepada siapa? Harusnya pemerintah menguatkan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia terutama disini para buruh, karyawan dan lain sebagainya bukan malah membuat susah rakyat kita.” tutup Akha.