Leppami PB HMI Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di Depan Istana

Massa aksi leppami PB HMI yang tergabung dari cabang se-jabodetabek berunjuk rasa di depan Istana Negara, guna menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Berdasarkan kajian dan diskusi yang intens, menilai hadirnya UU omnibuslaw cipta kerja akan menjadi ancaman nyata bagi lingkungan hidup dan masa depan ekologi di Indonesia.” tegas Heru Nugroho, selaku koordinator lapangan aksi unjuk rasa tersebut(19/10/2020).

Heru juga menyoroti beberapa pasal yang ia yakini dapat menjadi faktor kerusakan alam yang semakin parah, seperti penghapusan pasal 40 dalam UU 32 2009 tentang izin lingkungan, tegasnya.

Sebelumnya dalam UU nomor 32 tahun 2009 semua bisnis dan kegiatan perusahaan wajib mempunyai analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

Direktur Administrasi Leppami PB HMI Rizki, menyatakan dengan adanya UU Omnibus Law ini, proses perampasan tanah warga lokal untuk pembangunan semakin di permudah dan ia nilai akan semakin memperparah konflik agraria.

“(Dampaknya) Bisa terhadap petani, nelayan dan masyarakat adat akan kehilangan ruang hidupnya karena kepentingan bisnis dan investasi penguasa di kedepankan, tidak lagi berfikir untuk rakyatnya sendiri. Ungkapnya