Suarabangsa – Koordinator Komisariat HMI Tamalate pertanyakan dan kritisi soal transparansi penyaluran anggaran Covid-19 di kota Makassar.

Menurut Koordinator Komisariat HMI Tamalate, mulai dari masa jabatan Prof. Yusran hingga Prof. Rudy HMI Tamalate telah lakukan aksi demonstrasi sebanyak 17 kali mengenai transparansi pengelolaan penggunaan anggaran dana Covid-19.

“Tidak ada ketegasan dari PJ Walikota untuk menerangkan secara terbuka terkait anggaran tersebut.” Tegas Ilham Darmawan selaku Koordinator Komisariat HMI Tamalate

Ilham Darmawan juga menuturkan bahwa tuntutan dari aksi demonstrasi mereka cukup sederhana dan harusnya bukan hal yang sulit dilakukan oleh pemerintah kota Makassar.

“Tuntutan kami jelas dan tegas, meminta PJ Walikota untuk berani mentransparansikan pengelolaan dan penggunaan anggaran dana covid19 di kota Makassar. Pertemuan dengan Prof. Rudy pada 29 Juli 2020 tepatnya rujab Walikota kami dijanjikan diberikan data penggunaan tersebut, namun alhasil laporan yang di muat di satu media koran ternama di kota Makassar itu sama sekali tidak menjelaskan detail transparansi anggaran dana covid19.” Ujarnya

“Kamipun memberi solusi untuk Prof. Rudy selaku Pj Walikota agar membuat portal pelaporan Online penggunaan anggaran dana covid19 tersebut, namun beliau menolak dengan dalih itu hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi saya beranggapan itu bukan hal mustahil, pemerintahan di kota Makassar ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel, dan masyarakat harus tau kemana dana mereka diarahkan.” Terang Ilham Darmawan ke awak media selasa (06/10/2020).

“Berita di portal online terakhir PJ Walikota membantah menutupi penggunaan anggaran dana covid, dengan jawaban yang meminta akan diberi data. Saya hanya mau bilang, ehhh pak Pj Walikota kami ini sudah beberapa kali meminta data itu namun tidak pernah bapak berikan. Stop pencitraan media, perbanyak kerja nyatanya bapak.” Tutup Ilham

Aksi HMI Korkom Tamalate akan terus berlanjut sampai apa yang menjadi tuntutan mereka terpenuhi untuk kepentingan masyarakat kota Makassar. Terkait hak angket yang dikeluarkan oleh DPRD Kota Makassar sekelompok mahasiswa ini mendukung penuh langkah tersebut.


“Seperti diketahui beberapa waktu lalu diduga ada dana covid19 sejumlah 120 Milyar yang entah dikemanakan oleh pemkot Makassar.” ungkapnya.