Makassar – Netralitas aparat menjadi salah satu isu penting menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini berlangsung di beberapa kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Merespon hal tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan diminta untuk menindak tegas jajarannya yang tidak netral dan sengaja berpihak kepada salah satu pasangan calon saat Pilkada.

Permintaan itu datang dari salah satu Tokoh Mahasiswa Makassar yang akrab di sapa Damkers. Damkers mengungkapkan jelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember mendatang, kelompoknya menemukan oknum aparat Kepolisian yang tidak Netral dan seakan-akan berpihak ke salah satu Paslon.

“Hal ini kami temukan tepatnya di Kota Makassar dan kami memiliki bukti kuat mengenai hal tersebut dan kami menganggap dengan adanya hal tersebut Kapolda Sulawesi Selatan masih belum atau tidak tegas terhadap jajarannya dalam menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020,” ungkap Damkers ketika ditemui disalah satu Warung Kopi di Daerah kota Makassar, Senin (7/12/2020)

Padahal, Kapolri pernah menekankan kepada seluruh jajarannya untuk menjunjung tinggi netralitas dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Bahkan Kapolri juga menyebutkan bahwa ia tak akan segan-segan menindak anggotanya jika terbukti tak netral.

“Kalau ada anggota yang melanggar pasti saya suruh periksa Propam, baik disiplin maupun kode etik. Tidak ada tawar menawar urusan netralitas ini,” kata Kapolri Idham Azis dalam video conference dengan seluruh Kapolda terkait pelaksanaan Pilkada, Selasa (17/11/2020).

Kepala Polisi Republik Indonesia, Idham Azis juga mengingatkan tugas anggota Polri dalam pelaksanaan Pilkada hanya menjaga, melayani dan mengamankan kelancaran Pilkada.

Damkers juga menambahkan dasar hukumnya mengenai netralitas aparatur negara dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu TAP MPR RI Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran TNI-Polri, Perppu No 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta UU 8/2015 tentang Pilgub atau Bupati dan Walikota dalam Pasal 7 Ayat (1), dan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang KEPP (Kode Etik Profesi Polri).