Gagak Desak KPK Segera Tersangkakan Nama Anggota Dewan yang Disebut Terlibat dalam Kasus Suap Bakamla

Related

Share

Jakarta – Ketua Umum Gerakan Ganyang Koruptor (Gagak), Imam Hanafi Abdullah menyoroti kasus korupsi pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI yang dianggap masih banyak yang terlibat namun belum diproses hukum.

Menurut Imam, munculnya nama-nama anggota DPR dalam fakta persidangan harus ditindak lanjuti dan diusut sampai tuntas.

“Dalam persidangan kan disebut ada aliran dana ke beberapa anggota DPR komisi I dan komisi XI, sejumlah uang puluhan miliar yang dibagi-bagi untuk memuluskan pembahasan di DPR,” kata Imam di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (13/07/2021).

Imam meminta Komisi Pemberantasan Korupsi harus bekerja secara cepat untuk menjerat semua yang terlibat.

“Sekarang rakyat menunggu kerja KPK, jangan sampai rakyat dikecewakan makanya harus segera tersangkakan yang terlibat sesuai dengan fakta persidangan, kan sudah jelas ada nama Eva Sundari dari PDIP, Fayakhun Andriadi dari Golkar, Bertu Melas dari PKB dan Donny Imam Priambodo dari Nasdem,” ungkapnya.

Kasus suap di Bakamla ini, menurut Imam, memang aneh karena semestinya sebagai mitra adalah kimisi I namun ternyata juga menyeret nama anggota komisi XI.

“Dalam kelanjutan sidang banyak pengungkapan bahwa ternyata bukan hanya salah satu anggota komisi I yang diduga terlibat karena memang mitra Bakamla tapi ternyata ada salah satu anggota komisi XI juga disebut, usut punya usut ternyata sebagai imbalan Tax Amnesty. Jadi kalau begitu berarti ini merupakan korupsi lintas komisi,” ujarnya.

“Rakyat tentu akan terus monitor dan menanti kapan orang-orang itu akan dijadikan tersangka. Selama masih bebas berkeliaran maka KPK dianggap gagal dan saya pastikan akan mengawal kasus ini dan kalau perlu nanti akan konsolidasi dengan teman-teman yang lain untuk melakukan aksi demonstrasi depan KPK tentu setelah PPKM Darurat ini selesai,” tutup Imam.