Jakarta -Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten meminta kepada Presiden Republik Indonesia menggelar agenda pembubaran Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo yang penuh kontroversial.

Publik pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan keberadaan Staf Khusus Mileneal Presiden,terkait “Surat Perintah” stafsus Milenial Aminuddin Ma’aruf kepada dewan eksekutif mahasiswa (DEMA) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia untuk hadir dalam acara pembahasan UU Cipta Kerja.

Aang Bagariang Ketua Bidang Hukum dan Ham Badko HMI Jabodetabeka-Banten menyikapi hal tersebut, Presiden Joko Widodo seharusnya mendengar Publik dan mengambil langkah tegas dalam hal agenda pembubaran keberadaan Staf Khusus Presiden Milenial yang selalu menimbulkan kontroversi.

“Surat Perintah Stafsus Milenial Aminddin bukan hanya menimbulkan kontroversi ditengah-tengah masyarakat akan tetapi telah menghilangkan marwah Pemerintahan, Sekelas Surat lembaga Negara terdapat typo dan Maladministrasi.Keberadaan Staf Khusus Milenial Presiden hanya menimbulkan disfungsi dalam tata kelola Pemerintahan Pusat.”Ungkap Aang kepada Awak media,Selasa (10/11/2020).

Dia mengatakan sudah hampir setahun posisi Staf Khusus Milenial Presiden minim kontribusi yang nyata kepada masyarakat,kendati demikian publik meminta Stafsus Milenial dibubarkan.

“Sudah terdapat beberapa keblunderan para Stafsus Minenial Jokowi yang mengundurkan diri,ini bisa terjadi pada Aminuddin Ma’arif untuk mengikuti langkah tersebut. Sehingga pasca surat perintah kontroversi oleh Stafsus Milenial Presiden Aminuddin Ma’aruf, semestinya momentum Presiden RI Joko Widodo untuk agendakan pembubaran 18 lembaga negara menjadi bahan pertimbangan kuat oleh Presiden Joko Widodo,” tutup Aang.